Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara  

Oleh:

Kurniawan, Alek Karci (Editor)

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Konstitusi no. 99 (Mei 2015), page 68-69.
Topik: Resensi Buku; Konstitusionalisme Agraria; Yance Arizona
Fulltext: KK3168992015.pdf (518.18KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: KK31 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Keresahan agraria merebak di mana-mana. Hampir saban haripetani dan masyarakat adat harus berhadapan dengan aparat untuk memperebutkan lahan. Tercatat data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria selama Presiden SBY berjumlah 987 kasus (dirilis 19 desember 2013). Putusan pejabat publik (Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertambangan dan Energi), yang memberi berbagai lisensi (Izin HPH/HPHTI, HGU, Kontrak Karya Pertambangan, dan lainnya), menjadi alas hukum perusahaan-perusahaan pemegang lisensi untuk "menyingkirkan dan meminggirkan" rakyat petani, nelayan, masyarakat adat dari tanah, sumber daya alam dan wilayah hidupnya. Sedang, mereka itu menggantungkan kelanjutan hidupnya dari cara mereka menguasai dan memanfaatkan tanah, wilayah dan sumber daya alam dengan sistem pertanian keluarga, perladangan suku, wana-tani, pengembalaan suku, kebun-hutan bersama, hingga pengelolaan pesisir dan laut secara adat.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali