Pelajaran Reformasi Birokrasi dari Yunani  

Oleh:

Haryanto, Joko Tri

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Media Keuangan: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/e-magazine/media-keuangan/) vol. 10 no. 95 (Aug. 2015), page 40-42.
Fulltext: MM884010952015.pdf (355.65KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: MM88 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Memasuki tahun ke-6 periode krisis Yunani, parlemen secara resmi mengesahkan undang-undang pemangkasan pegawai negeri sipil (PNS) demi memuluskan pengucuran dana talangan (bailout) sebesar 7 miliar Euro. Hal tersebut senada dengan rekomendasi International Monetery Fund (IMF) sebagai pihak pemberi dana talangan yang mensyaratkan adanya efisiensi birokrasi melalui pemangkasan PNS. Berdasarkan UU yang resmi disahkan, sekitar 25 ribu PNS Yunani yang menyandang status guru dan polisi sontak akan kehilangan pekerjaan alias dirumahkan. Hal tersebut menyulut kemarahan publik. Ribuan demonstran turun ke jalan dan berteriak di depan gedung parlemen menyuarakan aspirasi masing-masing. Mereka berpendapat seharusnya pemerintah dan parlemen memiliki keberanian dalam negosiasi berbagai persyaratan yang diajukan IMF. Dalam keterangannya, pemerintah justru beranggapan sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa apa yang mereka lakukan saat ini demi perbaikan negara di masa depan, mengingat krisis sepertinya belum menunjukkan tandatanda pemulihan.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali