Revisi UU Pilkada Lagi?  

Oleh:

Setiawanto, Budi

Jenis: Article from Bulletin/Magazine
Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 168 (May 2015), page 05-07.
Topik: UU Pilkada; Revisi; Rekomendasi DPR; Hak Suara; Partai Politik; Kepala Daerah

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pemerintah tidak berencana mengusulkan revisi UU Pilkada Karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kegaduhan politik baru dan mengganggu konsentrasi KPU. KPU menolak rekomendasi DPR untuk menggunakan keputusan pengadilan teralhir untuk mengungsung calon peserta pilkada karena rekomendasi itu bertentangan dengan UU Partai Politik Pasal 43. UU Parpol menyebutkan, dalam hal partai yang berkonflik itu, untuk menentukan siapa yang boleh ikut pilkada maka yang sah adalah yang berdasarkan SK Menkumham.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali