Kebijakan Pengenaan PBB P2  

Oleh:

Supriyanto, Heru

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 8 no. 08 (2015), page 52-57.
Topik: PBB; Undang-undang Pajak Daerah; NJOP; DPP PBB P2; BPTHTB

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Alam memiliki aturan tersendiri, yang tidak membutuhkan kebijakan manusia, sehingga ilmu alam bersifat pasti. Sebaliknya, perubahan selalu terjadi pada perliaku manusia, dan inilah yang disebut sebagai kebijakan. Kebijakan manusia telah mewarnai dunia perpajakan, termasuk PBB. Dulu, ia adalah pajak pusat. Namun kini, ia telah menjadi pajak daerah. Itulah buah dari sebuah kebijakan. Undang-undang pajak daerah dan retribusi Daerah 2009 telah melahirkan NJOP. Sehingga NJOP didaulat sebagai DPP PBB P2 dan DPP BPHTB. Dengan kebijakan, NJOP pun dapat disalahkan karena ia tak mampu memberi kepuasan dalam pencapaian target penerimaan negara bukan pajak.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali