Detail Langkah Lain Komersialisasi Air   Oleh:  Birdieni, Birny ; Dinata, Andhika ; Barry, M.Afwan Fathul Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Gatra vol. 21 no. 18 (Mar. 2015), page 40-41. Topik: Komersialisasi Air; Permen Sebagai Payung Hukum; Memebuat UU baru; Merevisi UU Nomor 11 tahin 1974 Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: GG5 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Pembatalan Undang-undang Sumber Daya mengancam izin kuasa pengelolaan air swasta. Angin segar diembuskan Kementerian Perindustrian dengan permen sebagai payugn hukum. Pembatalan UU SDA membuat UU Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan menjadi berlaku kembali, sekaligus membuat pengusaha swasta di bidang air tekendala dalam mendapat izn kuasa pengelolaan air. UU Nomor 11 Tahun 1974pun diilai sudah tidak relevan dengan era pemerintahan saat ini, yang menjalankan otonomi daerah. Izin pengelolaan air permukaan ataupun air tanah sebenarnya berlaku tiga tahun sekali utnuk selalu diperbaharui. Wakil ketua umum Bidang Kebijakan Publik GAPMMI, Rachmat Hidayat, mengatakan implikasi pembatalan UU ini adalah pemerintah belum bisa memproses lanjut izin pengelolaan air. Baik untuk perizinan yang dalam proses maupun yang akan diajukan. Untuk mengisi kekosongan payung hukum, wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengatakan ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu membuat UU baru atau merevisi UU Nomor 11 tahun 1974. Namun substansi norma hukum tidak boleh berlawanan dari pasal 33 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved