Menelisik Ketentuan Hukum Pertanggungjawaban Bendahara Sebagai Wajib Pajak  

Oleh:

Suharsono, Agus

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 8 no. 02 (2015), page 30-37.
Topik: Ketentuan Hukum Pertanggungjawaban Bendahara; hak dan kewajiban Bendahara; Wajib Pajak

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Bnedahara adalah Wajib Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang samadengan wajib pajak lainnya. Jika Bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitakan surat Surat Tagihan Pajak dapat menerbitakan Surat Tagihan pajak maupun Surat ketetapan Pajak. berdasarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara Bnendahara bertanggung jawab secara pribadi untuk melunasi Surat tagihan Pajak maupun Surat Ketetapan Pajak. Undang-undang perpajakan mengatur hak dan kewajiban Bendahara, tetapi tidak memberi definisi apa itu bendahara. Bendahara mempunyai kewajiban memotong PPh pasal 21, memungut PPh pasal 22, memungut PPN, menyetor pajak yang telah dipotong/dpungut , dan melaporkan kewajibannya dengan cara melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali