Detail Meminimalkan Dana Politis   Oleh:  Prihatnala, Sandhika ; Kumalasari, Fitri ; Prabawati, Adistya Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Gatra vol. 21 no. 10 (Jan. 2015), page 100-101. Topik: Meminimalkan dana Politis; Pendapatan Asli Daerah; Bantuan Sosial; Dana Hibah Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: GG5 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Dituding rawan manipulasi pemerintah memutuskan menarik berkala alokasi dana bantuan sosial (bansos). Indikasi penyalahgunaan paling banyak digunakan untuk kepentingan politis. Diarahkan satu pintu melalui Kementerian Sosial.Menjelang hajatan pemilu 2014, pagu anggaran bantuan sosial dalam anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 melonkaj drastis dari Rp 55,8 trilyun menjadi Rp91,8 trilyun. Alasan yang disampaikan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, saat itu angka Rp 91, 8 trilyun menrupakan hasil pembahasan Kementerian, lembaga, dan DPR. Pemerintah, menurut Reydonnyzar, akan membatasi besaran dana hibah dan dana bansos bagi daerah. Pemerintah akan menerapkan klasterisasi pendapatan asli daerah (PAD). Daerah dengan PAD ditambah kategori fiskaljuga kompleksitas dan dinamika sosial berhak mengganggarkan dana hibah dan bansos sekian persen. Sehingga pemerintah daerah tak bisa sewenag-wenang menggunakan anggran hibah dan bansos untuk kepentingan yang eksesif dan elitis. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved