Detail Sindrom Pemakzulan   Oleh:  Setiawanto, Budi Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 143 (Nov. 2014), page 8-10. Topik: Sindrom Pemakzulan; Hak Menyatakan Pendapat; Undang-undang nomor 17 Tahun 2014; Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Hak menyatakan pendapat bukanlahmerupakan hal yang membahayakan bagi pemerintahan. Karena itu, tidak ada alasan bagi koalisi Indonesia hebat untuk menghawatirkan masalah tersebut. Bila ditelisik, dominasi kursi dan kepemimpinan di DPR RI yang dipegang oleh koalisi Merah Putih membuat sebagian anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat khawatir atas keberlangsungan pemerintah Presiden Joko Widodo selama periode lima tahun mendatang. Untuk itu koalisi Indonesia Hebat menuntut pencabutan pasal Hak menyatakan pendapat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Tuntutan untuk merevisi itu menjadi bagian dari kesepakatan damai dengan koalisi Merah Putih. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved