Detail Negara Akan Punya Data Mikro Keluarga   Oleh:  Santoso, Budi Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 156 (Feb. 2015), page 13-15. Topik: UU No.87 Tahun 2014; Keluarga Berencana; Program Pelayanan KB pada APBD Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel PP juga mengamanatkan setiap Pemkab/Pemkot dan Pemprov untuk menganggurkan program pendataan kependudukan dan program pelayanan KB pada APBD-nya. Guna menunjang pelaksanaan Program Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, kemudian keluarlah peraturan peraturan pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perekmbangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana serta pengembangan sistem informasi keluarga. PP itu mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pelaksanaan keluarga berencana serta pengaturan tentang advokasi dan pergerakan, sarana dan prasarana serta peran masyarakat. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved