Diskriminasi Praktik Agama & Adat dalam Naskah Otonomi Daerah  

Oleh:

Situmorang, Saur Tumiur

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan no. 84 (Feb. 2015), page 108-119.
Topik: Regional Autonomy; Violence; Regional; Custom; Patriarchy; Otonomi Daerah; Kekerasan; Agama; Adat; Partiarki

Ketersediaan

Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: J57 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Tulisan ini memaparkan bagaimana negara ikut melegalisasi tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan atas nama agama, adat dan moralitas pasca penerapan Otomoni Daerah. Budaya patriarkhi dalam praktik budaya-adat dan agama masih memosisikan perempuan sebagai manusia kelas dua. Perempuan dibebani segudang kewajiban dan minim hak. Alih-alih perempuan sebagai simbol kesucian, ibu dari kehidupan, mahluk lemah yang perlu dilindungi dan dijaga. Ini dijadikan basis argumentasi untuk mendomestifikasi peran perempuan dan tak jarang dibarengi dengan pemaksaan dan tindak kekerasan. Pasca penerapan otonomi daerah 1999, pemerintah daerah aktif membuat peraturan dan kebijakan daerah terutama mengatur kehidupan perempuan dan kelompok-kelompok minoritas. Hasil Pemantauan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) sampai 17 Agustus 2014 ada 365 kebijakan yang diskriminatif atas nama agama, adat dan moralitas.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali