Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial pancasila  

Oleh:

Djamin, Awaloedin

Jenis: Article from Bulletin/Magazine
Dalam koleksi: Berita IPTEK vol. Th-37 no. 2 (1993), page 15-26.
Topik: Pengembangan Sumber Daya Manusia; Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial pancasila
Fulltext: BB42_37-02_1993.pdf (11.99MB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: BB42 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pada tahun 1966, pemerintah Orde Baru telah menyadari pentingnya arti sumber daya manusia dan tenaga kerja dalam pembangunan nasional Indonesia, terbukti antara lain dengan perubahan nama Departemen Perburuhan menjadi Departemen Tenaga Kerja. Pada waktu itu istilah-istilah "pengembangan sumber daya manusia", "tenaga kerja", "angkatan kerja" dan lain-lain istilah yang bersanglcutan dengan itu hampir belum dimengerti di Indonesia. Juga masalah ke- pendudukan juga kurang dipahami, termasuk oleh Presiden Sukarno sendiri yang pernah mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan kaya, karena itu akan mampu menampung 250 juta penduduk (jumlah penduduk pada tahun 1966 baru lebih kurang 100 juta) dengan tingkat pertumbuhan 2,8% per tahun, tanpa menyadari bahwa "peledakan penduduk" saja dapat menimbulkan bencana nasional. Karena keadaan ekonomi merupakan yang terparah pada waktu itu, maka walaupun disadari pentingnya arti sumber daya manusia, prioritas pembangunan nasional yang dimulai tahun 1969 sampai 1994 nanti prioritas tertinggi memang diberikan pada bidang ekonomi, lchususnya pangan. TAP MPR 1993 masih menitikberatkan pembangunan ekonomi, tetapi prioritas juga akan diberikan pada sumber daya manusia dan 1PTEK. Dalam GBHN 1993 istilah "sumber daya manusia" paling banyak ditemukan, dalam Modal Dasar, Pembangunan Jangka Panjang Kedua ataupun dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali