Detail Pencatatan Perkawinan bagi Para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bibliografi Author: Roulibasa, Saut Ulina Yuanita ; Halim, A. Ridwan (Advisor) Topik: LAW; Pencatatan Perkawinan; Perkawinan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 1998     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Saut Ilina Yuanita Roulibasa's Undergraduate Theses.pdf (2.19MB; 5 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-853 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Salah satu perubahan mendasar yang ditimbulkan oleh perangkat Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 ialah asas yang menentukan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing -masing agama dan kepercayaannya sebagaimana ditegaskan oleh pasal 2 ayat (1). Selanjutnya oleh Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut ditegaskan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dengan demikian Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya mengakui keabsahan perkawinan yang didasarkan pada hukum agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu. Sedangkan untuk keabsahan tersebut maka setiap perkawinan tersebut harus dicatat oleh badan yang ditunjuk, yaitu Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Di Indonesia ternyata masih ada penduduk atau warga negara kita yang tidak menganut salah satu dari 5 (lima) agama yang ada, dan mereka ini dikenal sebagai penganut atau penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk dalam kelompok ini penganut atau penghayat Kong Hu Chu. Kalau kita melihat ketentuan pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jelas tidak terbuka jalan bagi pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh para penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini kita melihat adanya kekosongan hukum (rechts vacuum), karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum agama atau yang dilakukan oleh para penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masalah ini ternyata ditemui Menteri Dalam Negeri sebagai pengendali/penanggung - jawab atas pelaksanaan tugas - tugas Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia, sehingga keluar surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477 / 2535 / PUOD tanggal 25 Juli 1990 tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya ketentuan inilah yang harus dimuat dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai suatu ketentuan pengecualian, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum seperti sekarang ini. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved