Aspek Hukum Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tentang Aliran Sesat  

Oleh:

Kurniawan

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Dinamika Hukum vol. 14 no. 2 (May 2014), page 310-323.
Topik: fatwa; Aceh’s Ulama Consultative Assembly; cult; Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; aliran sesat
Fulltext: 299-503-1-PB.pdf (186.8KB)

Isi artikel

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan landasan hukum dan landasan konstitusional Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh, menjelaskan sejarah eksistensi peran Ulama di Aceh dan juga menganalisis aspek hukum dan implikasi hukum penetapan fatwa MPU Aceh tentang aliran sesat. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Kasus (Cases Approach), dan dikombinasikan dengan pendekatan Sejarah (Hsitorical Approach). Hasil kajian menunju kkan bahwa fatwa yang ditetapkan oleh MPU Aceh tentang aliran sesat kepada beberapa pimpinan dayah/pasantren di Provinsi Aceh bertentangan dengan hukum, tepatnya Pasal 5 huruf b Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali