tantangan Reformasi Birokrasi Di Indonesia  

Oleh:

Mufti, Moh. Irfan

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Spirit Publik: Jurnal Ilmu Administrasi vol. 8 no. 2 (Oct. 2012), page 29-46.
Topik: Reformasi birokrasi; paternalistik; etika birokrasi; pelayanan publik

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: SS50 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Birokrasi dan politik di Indonesia, rasanya tidak henti-hentinya dihebohkan kasus korupsi. Dua ranah ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan sumber dan wadah korupsi. tidak hanya menyentuh birokrat biasa, tetapi para petinggi negara. banyak kasus korupsi klasik birokrasi (sebagai pemegang otoritas kuasa pengguna anggaran) dan para politisi (pemilik kekuasaan untuk menentukan alokasi anggaran). jika tidak berhati-hati saja para petinggi negara yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman birokrasi serta tidak memiliki niat untuk korupsi menjadi korban. Mengapa berbagai reformasi birokrasi oleh pemerintah, tampaknya, tidak memberikan dampak bagi perubahan birokrasi yang bersih dan melayani? Birokrasi merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan), prosedural, kultural, dan etika birokrasi. reformasi birokrasi pemerintahan diartikan sebagai penggunaan wewenang untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru terhadap sistem administrasi untuk mengubah tujuan, struktur maupun prosedur yang dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan. D dalam konteks Indonesia, dengan budaya paternalistik yang masih kuat, keberhasilan pembenahan birokrasi akan sangat ditentukan oleh peran pemimpin atau pejabat tinggi birokrasi. Jadi pembenahan tersebut seyogyanya dilakukan dari level atas, karena pemimpin birokrasi kerapkali berperan sebagai 'patron' sehingga akan lebih mudah menjadi contoh bagi para bawahannya. Pembenahan birokrasi mengarah pada penataan ulang aspek internal maupun eksternal birokrasi. Dalam tataran internal, pembenahan birokrasi harus diterapkan baik pada level puncak (top level bureaucrats), level menengah (middle level bureaucrats), maupun level pelaksana (street level bureaucrats). Pembenahan pada top level harus didahulukan karena posisi strategis para birokrat di tingkat puncak adalah sebagai pembuata keputusan strategis. Pada tataran menengah, keputusan strategis yang dibuat oleh pemimpin harus dijabarkan dalam keputusan-keputusan operasional dan selanjutnya ke dalam keputusan-keputusan teknis bagi para pelaksana di lapangan 9street level bureaucrtas).

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali