Desentralisasi Program Keluarga Berencana: Tantangan dan Persoalan Kasus Provinsi Kalimantan Barat  

Oleh:

Purwaningsih, Sri Sunarti

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Kependudukan Indonesia vol. 07 no. 02 (Jul. 2012), page 109-125.
Topik: Otonomi Daerah; Desentralisasi Program Keluarga Berencana; Revitalisasi Program KB; Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Kalimantan Barat

Ketersediaan

Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: J120.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, dalam implementasinya, justru menghadapi berbagai persoalan, demikian pula untuk bidang keluarga berencana. Tulisan ini bertujuan mengemukakan bahasan terkait dengan tantangan dan persoalan yang dihadapi dalam implementasi desentralisasi bidang KB baik di tingkat nasional maupun kasus di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tingkat nasional, tantangan yang dihadapi di antaranya perubahan kewenangan dan struktur organisasi pengelola Keluarga Berencana, berkurangnya anggaran dan SDM, serta menurunnya capaian indikator kependudukan. Demikian pula di Provinsi Kalimantan Barat, kendala dalam penyelenggaraan program keluarga berencana antara lain karena penurunan jumlah PLKB dan kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam menyediakan alat kontrasepsi terutama setelah pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Setelah adanya desentralisasi program KB, secara umum terlihat adanya kecenderungan penurunan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap program KB dibandingkan dengan era sebelumnya. Menghadapi berbagai persoalan tersebut, program revitalisasi program KB yang telah digagas oleh pemerintah pusat, perlu digalakkan kembali disertai dengan sinergi antara pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) bersama-sama dengan pemerintah pusat.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali