Detail Tinjauan Normatif Perjanjian Standar Dilihat dari Aspek Perlindungan Konsumen Bibliografi Author: Djohan, Elfie ; Darmabrata, Wahyono (Advisor) Topik: Perjanjian Standar; Perlindungan Konsumen Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 1991     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Elfie Djohan's Undergraduate Theses.pdf (2.68MB; 4 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-336 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Perjanjian Standar yang dipergunakan oleh Pengusaha saat ini berkembang pesat. Dan tidak jarang pelaksanaannya menimbulkan permasalahan terutama bagi Konsumen. Di mana asas kebebasan berkontrak disalahgunakan oleh pihak Pengusaha untuk membuat syarat-syarat perjanjian yang menguntungkan pihaknya. Dan mengabaikan pihak Konsumen. Namun perjanjian standar dapat diterima oleh konsumen karena sangat dibutuhkan, Tulisan ini mencoba menggambarkan karakteristik perjanjian standar dan melihat pelaksanaannya serta menghindari perkembangan perjanjian standar ke arah penyalahgunaan. Data diperoleh melalui penelitian Hukum Normatif dengan memakai alat model perjanjian standar, Dengan melihat kedudukan Pengusaha dan Konsumen yang bersifat vertikal, maka ada kecenderungan Pengusaha untuk menguasai pihak konsumen yang kedudukan ekonominya lebih rendah. Hal ini jelas terlihat pada Eksonerasi Klausula yang dibuat oleh Pengusaha. Usaha perlindungan konsumen sudah diupayakan sejak tahun 1973 sampai saat ini usaha perlindungan itu belum dapat dikatakan berhasil. Mengingat Undang-undang perlindungan konsumen belum ada, masih merupakan Ius Constituendum. Masalah yang dihadapi konsumen sehubungan dengan perjanjian standar ini dapat mengajukan gugatan di depan Pengadilan berdasarkan wanprestasi. Dalam hal ini peran Hakim sangat dibutuhkan untuk dapat melindungi kepentingan konsumen. Caranya dengan menguji perjanjian standar tersebut dengan kesusilaan dan itikad baik. Tanpa kebijaksanaan Hakim yang bertanggungjawab maka keadilan bagi konsumen sulit dicapai. Dan segera dibentuk Undang-undang Perlindungan Konsumen dan ada ketentuan-ketentuan yang membatasi kebebasan berkontrak Pengusaha dalam membuat Eksonerasi Klausula perjanjian standar. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved