Arti Pentingnya Keterangan DPR dan Presiden dalam Proses Uji Materi Undang-undang  

Oleh:

Sukmariningsih, Retno Mawarini

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Dinamika Hukum vol. 13 no. 2 (May 2013), page 334-343.
Topik: judicial review; kedudukan hukum; ex nune; lex imperpecta; judicial review; legal standing; ex nune; lex imperpecta.
Fulltext: 215-331-1-SM_Ros.pdf (216.38KB)

Isi artikel

Uji Materi undang-undang yang dilakukan oleh lembaga kehakiman (Judicial review) yang disebut pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang memenuhi syarat legal standing. Sedangkan pihak yang dapat hadir dalam persidangan adalah DPR dan Presiden . Keterangan DPR dan Presiden menjadi penting dalam Uji Materi Undang-undang, karena kedual lembaga tersebut dianggap mengetahui filosofi dari pembuatan undang-undang yang sedang diuji tersebut. Keterangannya menjadi pertimbangan dalam putusan MK guna mewujudkan putusan yang mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi semua pihak. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh termohon setelah ada putusan MK adalah melaksanakan putusan MK, karena putusan MK merupakan perintah hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat umum, kewajiban yang harus dilakukan DPR dan Presiden setelah keluarnya putusan MK adalah terlihat dalam amar putusannya tolak atau kabul sehingga akan membawa konsekuensi termasuk revisi atau tidaknya suatu undang-undang, karena berdasarkan ketentuan UUD 1945 bahwa kewajiban untuk merevisi Undang-undang adalah badan pembuatnya yaitu DPR dan Presiden , selain kewajiban penempatan putusan MK, dan pengundangannya dalam Berita Negara.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali