Asas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan  

Oleh:

Suastama, Ida Bagus Radendra

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Mimbar Hukum vol. 24 no. 02 (Jun. 2012), page 332-334.
Topik: asas hukum ekonomi; putusan Mahkamah Konstitusi.
Fulltext: 395-615-1-SM.pdf (341.02KB)

Isi artikel

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa asas hukum ekonomi yang mendasari Putusan MK dengan No. Perkara 001/PUU-I/2003 terkait UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan MK dengan No. Perkara 002/PUU-I/2003 terkait UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah asas hukum ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Asas hukum ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah UUD 1945 tidak melepas semua bidang perekonomian pada mekanisme pasar, perorangan, atau swasta. Bidang yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat merupakan monopoli alamiah negara karena bersifat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali