Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Perempuan di Madura  

Oleh:

Rahayu, Devi ; Munir, Mishbahul

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Mimbar Hukum vol. 24 no. 03 (Oct. 2012), page 554-569.
Topik: kebijakan daerah; perspektif gender; buruh migran.
Fulltext: 413-649-1-SM_Ros.pdf (380.94KB)

Isi artikel

Permasalahan yang dihadapi Buruh Migran Perempuan sebagian besar terjadi sehubungan dengan posisi keperempuanan mereka yang terjadi sejak saat proses rekrutmen sampai pemberangkatan dan ketika pulang kembali ke daerah asalnya. Terdapatnya celah hukum dalam UU No. 39 tahun 2004 merupakan salah satu persoalannya. Adanya kebijakan daerah yang berperspektif gender merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali