Detail Sekilas Mengenai UU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial   Oleh:  Buchori, Ahmad ; Sujatmiko, Edy Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 58 (Mar. 2013), page 16-17. Topik: Geospasial (BIG); Petabuta; Malapetaka. Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.106 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Petabuta Itu baik, tapi buta peta itu malapetaka", demikian ungkaan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi akhir tahun lalu pada sebuah seminar nasional di Bandung Jawa Barat sebagaimana dikutip dari laman www.bakosurtanal.co.id Bahkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, menyebut melalui sebuah regulasi seperti UU No.4/2011 tentang Informasi Geospasial (IG), UU No.26/2007 tentang penataan ruang dan diikuti oleh PP N0.8/2003 tentang tingkat ketelitian peta rencna tata ruang, maka nantinya masing-masing peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebuah kabupaten/kota atau provinsi ketika "ditumpuk" menjadi satu, menjadi "nyambung" karena memiliki standar geospasial (Peta) yang sama. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved