Detail Asas legalitas dalam hukum acara pidana : kritikan terhadap Putusan MK tentang praperadilan Bibliografi Author: Moeliono, Tristam Pascal ; Wulandari, Widati Topik: Asas legalitas; Hukum acara pidana; Praperadilan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia     Tempat Terbit: Yogyakarta    Tahun Terbit: 2015     Jenis: Article - diterbitkan di jurnal ilmiah nasional Fulltext: Asas legalitas dalam hukum acara pidana.pdf (461.75KB; 0 download) Abstract Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah ketentuan hukum acara pidana melalui pernyataan beberapa pasal dalam KUHAP sebagai inkonstitusional, serta memperluas kewenangan hakim dalam forum praperadilan. Sejak tahun 2015, hakim praperadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus keabsahan penetapan tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi pada dasarnya telah menggantikan posisi pembentuk undang-undang dan sekaligus melanggar asas nullum iudicium sine lege. Berdasarkan hal tersebut, dapat diargumentasikan bahwa apabila kebutuhan utamanya adalah pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan upaya paksa dalam penyidikan, maka seharusnya pembentuk undang-undang melakukan amandemen terhadap KUHAP atau mengintroduksi mekanisme pengawasan yang lebih efektif bagi penyidik yang lebih baik. Kajian editorial Artikel dari : Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 22 OKTOBER 2015: 594 - 616 Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved