| Penelitian ini menganalisis indikasi standar ganda gender dalam praktik pemidanaan terhadap terdakwa laki-laki dan perempuan, khususnya dalam perkara Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui analisis terhadap 16 putusan pengadilan yang terdiri dari 8 putusan perkara pencurian dan 8 putusan perkara pembunuhan berencana, masing-masing dengan komposisi 4 terdakwa perempuan dan 4 terdakwa laki-laki, serta wawancara dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai data primer pendukung. Kerangka analisis yang digunakan adalah Chivalry Hypothesis, Evil Woman Hypothesis, dan Focal Concern Theory. Karena penelitian ini bertumpu pada pembacaan produk hukum berupa putusan pengadilan dan bukan pengamatan langsung terhadap proses berpikir hakim, seluruh temuan bersifat indikatif dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi atas keseluruhan sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara pencurian yang minim kekerasan, terdapat pola pemidanaan yang secara indikatif selaras dengan Chivalry Hypothesis, di mana terdakwa perempuan cenderung memperoleh lebih banyak pertimbangan peringan, pertimbangan pemberat yang lebih ringan, serta pengurangan tuntutan yang lebih besar secara proporsional dibandingkan terdakwa laki-laki. Sebaliknya, dalam perkara pembunuhan berencana yang mengandung kekerasan berat, terdakwa perempuan cenderung menerima hasil pemidanaan yang lebih berat, yang secara indikatif dapat dibaca melalui kerangka Evil Woman Hypothesis. Pola-pola ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam narasi putusan, melainkan hanya tampak melalui perbandingan hasil akhir pemidanaan dan diperkuat melalui temuan wawancara yang menunjukkan adanya kemungkinan unconscious bias berbasis konstruksi gender. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi berpotensi memengaruhi arah pemidanaan secara signifikan dalam kondisi tertentu. |