| Penelitian ini mengkaji pelindungan hukum bagi pemegang saham public dalam peristiwa delisting perusahaan tercatat akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan free float dengan melakukan perbandingan antara regulasi BEI dan SGX. Ketentuan free float yang mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki proporsi saham publik minimum bertujuan meningkatkan likuiditas pasar dan memperkuat tata kelola perusahaan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban ini sehingga berpotensi dikenakan sanksi, mulai dari suspensi perdagangan hingga forced delisting. Permasalahan tersebut tidak hanya menimbulkan dampak serius terhadap keberlanjutan perusahaan, tetapi juga terhadap pemegang saham publik atau minoritas yang kehilangan akses pasar dan nilai investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BEI dan SGX memiliki tujuan serupa dalam pengaturan free float, yaitu untuk menjaga integritas dan efisiensi pasar, tetapi berbeda dalam mekanisme pelaksanaannya. SGX menetapkan ambang batas minimum free float sebesar 10% dan memberlakukan penangguhan serta potensi delisting apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan tersebut, dengan tetap memberikan perlindungan yang kuat bagi pemegang saham publik melalui kewajiban exit offer. Sementara itu, BEI mensyaratkan free float minimum 7,5% dengan sanksi administratif bertahap hingga delisting paksa. Ketentuan sanksi yang diatur oleh BEI memiliki keterbatasan instrumen hukum dan kemampuan finansial emiten, terutama yang memiliki ekuitas negatif. Berkaca dari sanksi yang diberikan oleh SGX, diperlukan kebijakan exit offer yang memperjelas tanggung jawab pemegang saham pengendali dalam kondisi delisting paksa, serta menyediakan alternatif perlindungan bagi investor minoritas. Selain itu, emiten diharapkan lebih proaktif dalam menjaga proporsi free float agar tetap memenuhi ketentuan bursa melalui strategi korporasi seperti private placement atau pelepasan saham pengendali. |