Perkembangan Kendaraan Listrik atau Electric Vehicle Di Indonesia sudah sangat berkembang pesat, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat menjadi acuan pembebasan Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk Kendaraan Listrik. Namun, dari peraturan yang dibuat oleh Pemerintah ditemukan dapat menimbulkan adanya potensi perlawanan pajak, dan dampak hukum
yang diberikan terhadap kendaraan listrik. Oleh sebab itu, melalui perbandingan peraturan yang sudah dibuat oleh Negara Singapura dan Jepang yang sudah lebihdahulu telah memberikan pedoman atas pengenaan pajak Penghasilan dan Pertambahan Nilai untuk Kendaraan Listrik yang dapat terhindar terhadap potensi perlawanan pajak, dan dampak hukum yang diberikan. Sehingga, melalui metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan studi komparatif terhadap peraturan Goods and Services Tax (GST) di Singapura, dan sistem pajak konsumsi yang setara dengan GST dan PPN yang berasal dari negara Jepang, serta digabungkan dengan Peraturan Pajak Internasional, yakni General Anti Avoidance Rules, dan Specific Anti-Avoidance Rule yang telah diterapkan oleh Negara Singapura, dan Jepang telah memberikan pertimbangan yang strategis dalam perkembangan atas pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Kendaraan Listrik terhadap peraturan yang
resmi di Indonesia, yakni terciptanya UU Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan perluasan terhadap pungutan pajak khususnya kendaraan mobil/ataupun motor yang sudah masuk kedalam kategori kendaraan listrik atau electric vehicle. |