| Pengaturan kepabeanan atas pemasukan barang diplomatik merupakan isu hukum yang kompleks karena berada pada persinggungan antara hukum kepabeanan nasional dan kewajiban internasional Indonesia berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Meskipun secara prinsip barang diplomatik memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, dalam praktik impor melalui udara tetap berlaku mekanisme administratif kepabeanan yang melibatkan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai perantara antara importir diplomatik dan otoritas Bea dan Cukai. Kondisi tersebut menempatkan PPJK pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap risiko hukum akibat ketidaksesuaian administratif yang tidak selalu bersumber dari niat melanggar hukum. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dalam pelaksanaan impor melalui udara atas barang diplomatik oleh PT X selaku PPJK serta bagaimana implikasi hukum apabila terjadi pelanggaran dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang didukung oleh data pendukung berupa wawancara dengan praktisi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka hukum kepabeanan Indonesia telah mengakui prinsip-prinsip perlakuan khusus terhadap barang diplomatik, namun dalam praktik masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, khususnya terkait sinkronisasi antar instansi dan fleksibilitas prosedur administratif. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum administratif terhadap PPJK meskipun pelanggaran bersifat teknis dan tidak didasari itikad buruk. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar instansi serta penyesuaian regulasi teknis guna menjamin kepatuhan hukum dan kepastian hukum bagi PPJK dalam pelaksanaan impor melalui udara barang diplomatik. |