Detail UPAYA HUKUM PT MITRA INDAH SEJAHTERA DALAM MENUNTUT PERTANGGUNG JAWABAN DIREKTUR ATAS TINDAKAN MELAMPAUI KEWENANGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN Bibliografi Author: WINATA, SAMANTHA NAOMI ; Yudhistira, Dedy (Advisor) Topik: Upaya Hukum; Pertanggungjawaban Direktur; Kerugian Perseroan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2025     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Samantha Naomi Winata_Undergraduated Thesis_2025.pdf (776.84KB; 0 download) 202105000153_Samantha Naomi Winata_LembarAdministrasi.pdf (1.35MB; 0 download) Abstract Penulisan Hukum ini membahas mengenai tanggung jawab hukum Direktur Perseroan Terbatas yang bertindak melampaui kewenangan dan mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan berdasarkan hukum Indonesia. Permasalahan bermula ketika Direktur Utama PT Mitra Indah Sejahtera bertindak secara sepihak melampaui kewenangannya dengan cara mengalihkan dana perusahaan sebesar Rp1.000.000.000,00 tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris yang berdampak pembatalan transaksi pembelian lahan serta potensi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tindakan Direktur dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan mengandung unsur pelampauan wewenang (ultra vires). Akibat dari perbuatan tersebut Kevin sebagai Direktur dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan penuh atas kerugian yang ditimbulkan terhadap perserroan. Selain itu, PT Mitra Indah Sejahtera dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata, gugatan derivatif oleh pemegang saham, serta pelaporan pidana apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan atau penggelapan dalam jabatan. Adapun terhadap pihak pemilik lahan yang menerima dana namun menolak mengembalikannya, perusahaan dapat menempuh gugatan restitusi dan laporan pidana terkait penguasaan dana tanpa dasar hukum. Penulisan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance dalam praktik pengelolaan korporasi serta urgensi penegakan tanggung jawab direktur guna menjaga stabilitas dan integritas perseroan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved