Detail ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM KONSER KOMERSIAL (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST) Bibliografi Author: HAYDAR, AHMAD ; Baskara, Agustinus Prajaka Wahyu (Advisor) Topik: Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; Konser Komersial; Putusan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2025     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Ahmad Haydar_Undergraduated Thesis_2025.pdf (2.68MB; 0 download) 202005000113_Ahmad Haydar_LembarAdministrasi.pdf (886.08KB; 0 download) Abstract Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait bagaimana tanggung jawab pelaku pertunjukan (penyanyi) dan penyelenggara acara dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta atas lagu dalam konser komersial, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Perkara bermula dari gugatan perdata mengenai dugaan pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh pencipta lagu Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) terhadap penyanyi Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) selaku Tergugat, dan PT Aneka Bintang Gading selaku Turut Tergugat yang berperan sebagai penyelenggara konser. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena adanya perbedaan interpretasi terhadap tanggung jawab hukum pengguna hak cipta dalam konser komersial. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan regulasi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dan pemberian izin penggunaan karya cipta, serta kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mekanisme tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pengguna hak cipta dalam konser komersial, serta mengkaji kedudukan LMKN dalam kerangka hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pembayaran royalti dalam penggunaan komersial lagu seharusnya dibebankan kepada penyelenggara acara, bukan pelaku pertunjukan, karena penyelenggaralah yang memiliki kendali terhadap aspek komersialisasi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa LMKN merupakan lembaga resmi untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Kesimpulan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara struktur norma hukum dengan putusan hakim yang membebankan tanggung jawab pada penyanyi serta mereduksi fungsi LMKN hanya sebagai penarik royalti. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved