| Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum terhadap perkawinan anak di Kecamatan Cibinong setelah diberlakukannya Perbup Bogor No. 39 Tahun 2021. Permasalahan yang diangkat meliputi peran dan tantangan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam implementasi kebijakan, koordinasi antar lembaga dalam menghadapi resistensi budaya, serta tingkat kesadaran masyarakat tentang perubahan usia minimal kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi pada Pengadilan Agama Cibinong, KPAD, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPAD telah melakukan sosialisasi dan pendampingan kasus secara aktif, namun penegakan hukum masih terhambat rendahnya kesadaran masyarakat, resistensi budaya, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap perkawinan anak membutuhkan penguatan implementasi Perbup, kolaborasi lintas lembaga, serta peningkatan pemahaman hukum masyarakat agar perlindungan anak dapat terwujud secara optimal di daerah rawan kekerasan seksual. |