| Penelitian ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana atas Kesalahan Prosedur Pembuatan serta Perizinan Obat-Obatan yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Akut pada Anak dengan studi kasus Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PN KDR. Masalah penelitiannya adalah: (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi atas kesalahan dalam prosedur pembuatan dan perizinan obat-obatan?, (2) Apakah penjatuhan sanksi pidana dalam putusan pengadilan Nomor 99/PID.SUS/2023/PN KDR terhadap para pelaku telah mencerminkan keadilan jika ditinjau dari kerugian yang dialami oleh para korban?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, studi dokumen, dan analisis putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa, walaupun dakwaan hanya diarahkan kepada pengurus PT A, tindakan dan kelalaian mereka seperti kegagalan menguji cemaran EG/DEG sesuai CPOB dianggap sebagai tindakan korporasi melalui teori identifikasi (Perma 13/2016 Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 55 KUHP). Dengan demikian, korporasi memenuhi unsur actus reus dan mens rea atas produksi sediaan farmasi tercemar. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada masing-masing terdakwa. Namun, dari perspektif keadilan bagi korban, putusan pengadilan tersebut dinilai belum memenuhi unsur keadilan substantif karena tidak adanya restitusi atau kompensasi terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan restorative justice yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban di samping pemidanaan pelaku. |