| Teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia di era modern ini. Penggunaan teknologi seperti pengumpulan dan penyimpanan data pribadi adalah teknologi yang sering digunakan. Data khususnya data pribadi sekarang memiliki nilai yang tinggi layaknya emas. Data Pribadi merupakan hak privasi seseorang yang wajib untuk dilindungi karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin signifikan, perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat penting, salah satu caranya adalah memastikan kekuatan dan ketahanan keamanan siber. Namun terdapat beberapa permasalahan yang muncul terhadap tata kelola keamanan siber di sektor publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dalam rangka mengkaji kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ego sektoral dalam lembaga negara, peraturan perundang-undangan terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSSN memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi terhadap serangan siber di Indonesia. Namun, tata kelola keamanan siber masih bersifat sektoral dan parsial, sehingga dalam mengatasi ancaman siber tidak efektif. Terdapat beberapa masalah dalam mengatasi siber yang disebabkan oleh ego sektoral dan regulasi yang tidak jelas. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa pentingnya langkah yang cepat dari pemerintah dalam menangani ancaman siber. Untuk mengatasi permasalahan kewenangan, ego sektoral, dan masalah teknis lainnya dibutuhkan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber secepat-cepatnya. Peningkatan infrastruktur keamanan siber dan pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas untuk menciptakan tata kelola keamanan dan ketahanan siber yang baik guna melindungi data pribadi masyarakat. |