| Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam investasi emas yang kini dapat dilakukan secara daring melalui platform e-commerce seperti Tokopedia. Salah satu pelaku usaha yang menyediakan layanan jual beli emas digital adalah PT Aurum Karya Indonesia. Namun, sebelum memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kegiatan operasional PT Aurum sempat dihentikan karena belum memenuhi ketentuan legalitas yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perjanjian jual beli emas digital setelah PT Aurum memperoleh izin dari OJK, serta mengkaji regulasi dan peran pengawasan dari otoritas terkait, seperti OJK dan Bappebti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli emas digital memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan yang ditetapkan oleh Bappebti. Kepastian hukum semakin diperkuat setelah PT Aurum secara resmi terdaftar dan memperoleh izin dari OJK, sebab sebelumnya kegiatan usahanya dinilai belum memenuhi unsur “sebab yang halal” dalam hukum perdata. Dengan adanya pengawasan yang lebih jelas dan terstruktur dari OJK dan Bappebti, perlindungan hukum bagi konsumen serta stabilitas transaksi emas digital di Indonesia diharapkan dapat terjamin dengan lebih baik. |