Detail HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MENYANGKUT PEREDARAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF A, E, DAN F JO. PASAL 62 UUPK JO. PASAL 53 KUHPidana STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SENGETI 15 MEI 2012 NOMOR 77/Pid.B/2012/PN.SGT Bibliografi Author: Bangun, Yemima Efata Talita ; Shofie, Yusuf (Advisor) Topik: Perlindungan Konsumen; Pupuk Anorganik; Standar Nasional Indonesia (SNI) Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2025     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Yemima Efata Talita B_Undergraduated Thesis_2025.pdf (13.01MB; 1 download) 202105000077_Yemima Efata_Lembar Administrasi.pdf (8.98MB; 0 download) Abstract Studi kasus ini menganalisis hukum perlindungan konsumen terkait peredaran pupuk yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 77/Pid.B/2012/PN.SGT. Kasus ini melibatkan Mustamin S. Bin Sabang yang mencoba memperdagangkan pupuk NPK merek "PHOSKA" tanpa memenuhi standar SNI. Meskipun telah diinformasikan mengenai ketiadaan label SNI, Mustamin tetap membeli dan bermaksud menjual kembali pupuk tersebut untuk keuntungan.Permasalahan hukum utama berkisar pada pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf a, e, dan f jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pupuk disita karena tidak sesuai peraturan, tidak memiliki kualitas yang tepat, informasi label tidak konsisten dengan hasil lab, dan tidak berlabel SNI. Analisis menunjukkan bahwa hasil uji laboratorium PT SUCOFINDO mengonfirmasi kandungan nutrisi pupuk PHOSKA (Nitrogen: 0,7%, P2O5: 0,18%, K2O: 0,41%) jauh di bawah standar minimum 8% yang diwajibkan SNI 2803 Tahun 2010. Pengadilan menyatakan Mustamin bersalah dan menjatuhkan hukuman tiga bulan lima belas hari penjara. Kritiknya adalah minimnya penekanan pada penyesatan publik dan risiko sosial, serta kurangnya penekanan pada hak-hak konsumen yang dilindungi secara hukum. Kesimpulan dari putusan ini menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam memastikan produk, khususnya yang vital bagi pertanian, mematuhi standar kualitas nasional guna mencegah kerugian konsumen dan menjaga kepercayaan pasar. Putusan ini juga menegaskan bahwa perdagangan pupuk yang tidak sesuai standar mutu bukan hanya pelanggaran pidana dan administratif, tetapi juga berfokus pada upaya perlindungan konsumen dan keamanan pangan di Indonesia. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved