Penelitian ini membahas pelindungan hukum terhadap penggunaan data pribadi facial recognition subjek data yang ingin bepergian menggunakan KAI jarak jauh. Dengan pelanggaran data pribadi yang kian masif, menimbulkan kekhawatiran pada kebocoran data facial recognition milik individu yang tidak dapat diubah, melainkan adalah karakteristik biologis dari setiap individu. Landasan utama penelitian ini yaitu kedudukan Facial Recognition dalam hak kebendaan, dasar persetujuan terhadap penggunaan Facial Recognition hingga penerapan penghapusan data Facial Recognition oleh KAI. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengidentifikasi peraturan hukum, penulis juga melakukan wawancara dengan para ahli untuk menggali penggunaan Facial Recognition oleh KAI serta UU Perlindungan Data Pribadi.
Facial recognition bukanlah hak kebendaan, karena facial recognition tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk tidak berwujud. Persetujuan penggunaan facial recognition milik pengguna kepada KAI selaku pengendali data membutuhkan dasar persetujuan penggunaan data pribadi yaitu Perjanjian Kerahasiaan/ NDA. Pengguna yang telah menyetujui syarat dan ketentuan pendaftaran facial recognition KAI, dengan mengklik “Setuju”, maka telah menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Pengguna memiliki hak untuk mengajukan penghapusan facial recognition pada KAI. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun, pengguna tidak menggunakan facial recognition, maka data akan dihapus oleh KAI.
Penulis menganalisis syarat dan ketentuan milik KAI dengan memperhatikan dasar pemrosesan data pribadi pada Pasal 20 Ayat (2), dan syarat persetujuan pemrosesan data pribadi pada Pasal 21 Ayat (1) UU PDP. Syarat dan ketentuan belum memenuhi keseluruhan dari dasar pemrosesan serta syarat persetujuan pemrosesan data pribadi pada UU PDP. |