Detail UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT QUANTUM INDONESIA TOLL SYSTEM DALAM MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM INVESTASI TERHADAP PROYEK MULTI-LANE FREE FLOW Bibliografi Author: QOLBI, VIKA FITRI NURAN FI ; Halomoan, Kristianto Pustaha (Advisor) Topik: Kepastian Investasi; Multi-Lane Free Flow; Upaya Hukum Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2025     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Vika Fitri Nuran Fi Qolbi_Undergraduated Thesis_2025.pdf (3.1MB; 1 download) 202105000131_Vika Fitri Nuran Fi Qolbi_Lembar Administrasi_.pdf (693.93KB; 0 download) Abstract Penulisan ini membahas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek Multi-Lane Free Flow (MLFF) sebagai inovasi teknologi pembayaran tol di Indonesia. Fokus kajian ini adalah kepastian investasi dalam proyek MLFF yang menghadapi penundaan Tanggal Operasi Komersial berulang kali. Dengan menggunakan pendekatan normatif melalui analisis peraturan dan perjanjian yang berlaku. Permasalahan penelitian meliputi pelanggaran kepastian hukum akibat penundaan Tanggal Operasi Komersial secara berulang kali serta solusi hukum bagi PT QITS untuk melindungi hak investasinya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penundaan Tanggal Operasi Komersial berulang kali yaitu dengan BPJT tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya dalam hal memastikan penegakkan hukum dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia berjalan dengan baik. Kesepakatan di Budapest yang tidak kunjung dimasukkan kedalam sebuah perjanjian sehingga sampai saat ini tidak ada satupun kesepakatan tersebut yang terlaksana, dan BPJT yang kembali memintakan penundaan Tanggal Operasi Komersial dikarenakan beberapa urgensi dimana hal tersebut telah menyimpang dari perjanjian KPBU. BPJT gagal memenuhinya secara konsisten, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi PT QITS. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT QITS meliputi musyawarah, mediasi, dan arbitrase melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sesuai dengan prinsip Pacta Sunt Servanda. Sehingga terhadap beberapa penundaan Tanggal Operasi Komersial tersebut telah melanggar hak PT QITS dalam hal kepastian investasi dan diperlukan adanya upaya hukum yang dilakukan sehingga proyek tetap berjalan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved