Detail ANALISIS TERHADAP PERPINDAHAN KEPEMILIKAN ASETTANAH VIRTUAL ATAU VIRTUAL PROPERTY LAND DALAMTRANSAKSI JUAL BELI DI METAVERSE Bibliografi Author: HIU, TAHSIA ELIZABETH ; Tjandra, Surya (Advisor) Topik: Metaverse; Virtual Land; Kepemilikan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2025     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Tahsia Elizabeth Hiu_Undergraduated Thesis_2025.pdf (1.13MB; 4 download) 202105510032_Tahsia Elizabeth Hiu_LembarAdministrasi.pdf (288.66KB; 2 download) Abstract Penelitian ini membahas permasalahan mengenai kepemilikan aset tanah virtual dalam hukum Indonesia dan mekanisme perpindahan kepemilikan melalui proses jual beli di metaverse. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana status hukum virtual land dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana mekanisme perpindahan haknya dapat diatur mengingat transaksi ini menggunakan teknologi blockchain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa sumber hukum primer, sekunder, serta studi kasus dari platform metaverse seperti Decentraland dan The Sandbox yang menyediakan transaksi jual beli virtual land menggunakan cryptocurrency dan smart contract. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa virtual land dapat dikategorikan sebagai benda dalam Pasal 499 KUHPerdata karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki, namun tidak dapat diklasifikasikan sebagai tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Mekanisme perpindahan kepemilikan virtual land dilakukan melalui smart contract berbasis blockchain dengan pembayaran menggunakan cryptocurrency, tetapi belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur validitas smart contract dan pengakuan hak atas aset digital tersebut di Indonesia. Hal ini menimbulkan kesenjangan regulasi dan ketidakpastian hukum, terutama terkait perlindungan hak kepemilikan dan penyelesaian sengketa. Kesimpulan penelitian ini adalah diperlukan pengaturan hukum yang progresif untuk mengakomodasi kepemilikan virtual land dan memastikan mekanisme perpindahan hak berjalan dengan kepastian hukum. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang mencakup aset digital guna melindungi kepentingan masyarakat di era digital. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved