Detail Analisis Perbandingan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada Transaksi Pembayaran Royalti PT ABC Indonesia Tahun 2019 Berdasarkan PMK Nomor 213 Tahun 2016 Bibliografi Author: WIDJAJA, MEISYA ; Setiabudi, Andang Wirawan (Advisor) Topik: Transfer Pricing; Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU); Royalti; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2025     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Meisya Widjaja_Undergraduated Thesis_2025.pdf (4.5MB; 3 download) 202101520001_Meisya Widjaja_LembarAdministrasi.pdf (889.47KB; 1 download) Abstract Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) adalah prinsip yang digunakan untuk memastikan bahwa harga transfer dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak afiliasi sama atau sebanding dengan harga transfer dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak independen dalam industri atau pasar tertentu. PKKU muncul sebagai respons terhadap berbagai praktik perusahaan afiliasi yang tidak adil atau melanggar etika, seperti penentuan harga transaksi yang sengaja diperkecil atau diperbesar demi kepentingan kelompok usaha yang bersangkutan. Salah satu jenis transaksi yang seringkali dijadikan objek penentuan harga transfer yang tidak adil adalah transaksi royalti atas pemanfaatan harta tak berwujud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PKKU pada transaksi royalti tahun 2019, membandingkan kebijakan sebelumnya dengan PMK No. 172 Tahun 2023, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul akibat pembaruan kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus terkait dengan transaksi pembayaran royalti atas pemanfaatan harta tidak berwujud dari PT ABC Indonesia tahun 2019. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi peneliti, serta data sekunder yang mencakup dokumen Transfer Pricing PT ABC Indonesia tahun 2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi pembayaran royalti PT ABC Indonesia pada tahun 2019 tidak sepenuhnya sesuai dengan PKKU, terutama terkait dengan ketidaklengkapan informasi yang menyebabkan pemilihan data pembanding yang kurang tepat. Selain itu, penggunaan Transactional Net Margin Method (TNMM) sebagai alternatif menjadi perlu karena terbatasnya data pembanding yang dapat digunakan dengan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP). Perbandingan dengan PMK No. 172 Tahun 2023 menunjukkan adanya perbaruan dan penegasan dalam tahapan penerapan PKKU. Kendala utama adalah kebutuhan untuk memperbarui dokumen secara lebih rinci dan kewajiban untuk meningkatkan analisis atas penentuan kewajaran harga. Penelitian ini memberikan panduan bagi PT ABC Indonesia untuk mengoptimalkan penerapan PKKU dan mengurangi risiko perpajakan terkait perubahan kebijakan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved