Detail FUNGSI PENGAWASAN DPR DALAM PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI DITINJAU DARI UU NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi tentang Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto) Bibliografi Author: Srigaya, Hilaria ; Budisetyowati, Dwi Andayani (Advisor) Topik: Pengawasan; DPR; Hakim Konstitusi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2024     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Hilaria Srigaya_Undergraduated Theses_2024.pdf (1.72MB; 0 download) 201905000194_ Hilaria Srigaya_Lembar Administrasi.pdf (586.84KB; 0 download) Abstract Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan dua lembaga Negara yang memegang peran penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Tugas dan wewenangnya diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kedua lembaga tersebut menjalankan tugas dan fungsi yang berbeda namun keduanya saling mengawasi sebagaimana mekanisme check and balances dalam sistem trias politika. DPR mengawasi MK melalui mekanisme pemilihan Hakim MK, sebaliknya MK mengawasi DPR melalui tugasnya sebagai Lembaga kehakiman yang independen dan memiliki wewenang menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam menjalankan tugasnya, hakim MK dapat sewaktu-waktu diberhentikan dari jabatannya jika memenuhi persyaratan pemberhentian hakim MK. Pemberhentian hakim MK dilakukan atas Keputusan Presiden berdasarkan permintaan ketua hakim MK bukan berdasarkan Keputusan Lembaga pengusul. Dalam penelitian ini, penulis mengambil contoh kasus pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR. Tindakan pemberhentian tersebut, tidak melalui prosedur yang sesuai. Oleh karena itu, perlu ditelaah apakah fungsi pengawasan DPR mencakup pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi. Melalui metode yuridis normatif, penulis mengkaji berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini akan membahas mengenai fungsi pengawasan DPR terhadap pemberhentian Hakim Konstitusi dalam masa jabatan. Dilihat dari penulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPR tidak mencakup Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi melainkan hanya sebatas pengusulan Hakim MK. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved