Detail ANALISIS PENERAPAN ASAS SELECTIVE POLICY DALAM HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA KAITANNYA DENGAN KASUS OVERSTAY DI INDONESIA Bibliografi Author: PUTRI, TIARA ; Sinaga, Piter Zunimik (Advisor) Topik: Selective Policy; Overstay; Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2024     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Tiara Putri_Undergraduated Thesis_2024 .pdf (1.46MB; 3 download) 202005510044_Tiara Putri_Lembar Administrasi.pdf (545.58KB; 0 download) Abstract Mengingat urusan keimigrasian suatu negara berkaitan dengan batas - batas kekuasaan politik sebagai batas-batas kekuasaan negara. Setiap negara yang berdaulat, memiliki kekuatan yang melekat dalam kedaulatannya serta penting untuk mempertahankan diri untuk melarang masuknya orang asing di dalam wilayah kekuasaannya. Berkaitan dengan hal tersebut kehadiran asas selective policy yang dianut dalam hukum keimigrasian Indonesia memberikan pemahaman bahwa tidak mudah bagi warga negara asing untuk dapat berada di Indonesia. Tamu kenegaraan dari negara calling visa datang ke Indonesia melalui tempat Pemeriksaan Imigrasi tanpa adanya visa diberikan izin masuk dengan syarat memiliki rekomendasi yang jelas. Kebijakan tersebut diberikan atas pertimbangan pejabat yang berwenang guna mendukung hubungan kerjasama bilateral yang baik antarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan, data lapangan, bahan pustaka (buku, karya ilmiah, artikel), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang masih relevan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan selective policy dalam pemberian izin masuk terhadap tamu kenegaraan (VVIP dan VIP) dari negara calling visa untuk mengantisipasi adanya pelanggaran keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta mengetahui keterkaitan kebijakan selective policy dengan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa kebijakan selective policy sebagai prinsip dalam pemberian izin masuk tamu kenegaraan calling visa tetap memperhatikan keseimbangan antara pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan dimana prosedur tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved