| Tugas akhir ini membahas tentang sengketa hukum terkait pencairan dana Surety Bond dalam proyek pembangunan gedung perkantoran yang melibatkan PT. ATAS NAMA INFRASTRUKTUR sebagai kontraktor, PT. BUBSI BERSAMA sebagai pemilik proyek, dan PT. ASURANSI S sebagai penjamin. Penelitian ini difokuskan pada kasus di mana PT. ATAS NAMA INFRASTRUKTUR dinyatakan pailit, menyebabkan penghentian proyek dan menimbulkan tuntutan pencairan dana Surety Bond oleh PT. BUBSI BERSAMA kepada PT. ASURANSI S. Kasus bermula dari penandatanganan perjanjian proyek pada tahun 2020, di mana PT. ATAS NAMA INFRASTRUKTUR gagal menyelesaikan pembangunan sesuai jadwal akibat berbagai kendala termasuk cuaca buruk dan akhirnya dinyatakan pailit pada tahun 2022. PT. BUBSI BERSAMA kemudian meminta pencairan dana jaminan Surety Bond senilai Rp 30.000.000.000, yang terdiri dari Advance Payment Bond dan Performance Bond, kepada PT. ASURANSI S. Metode dalam pengumpulan data penulisan hukum ini yakni menggunakan library research atau penelurusan pustaka yang mana pengumpulan data ini bersumber dari beberapa sumber teoritis yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini. Studi ini diekspektasikan mampu menghasilkan informasi serta pengertian untuk masyarakat, bahwa terkait kasus penyelesaian klaim Surety Bond dalam dinyatakan pailitnya Principal dapat dilakukan apabila Obligee telah melakukan semua persyaratan klaim yang diatur dalam perjanjian Suretyship. Kemudian, Surety tidak memiliki alasan apapun untuk menunda pembayaran klaim kepada Obligee tersebut apabila Obligee telah melakukan persyaratan ketentuan klaim tersebut. |