Detail ANALISIS HUKUM TERHADAP RENCANA PENCATATAN PERKAWINAN SELAIN AGAMA ISLAM PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) Bibliografi Author: Pramesti, Diandra Ayu ; Maria, Lidwina (Advisor) Topik: Pencatatan Perkawinan; Agama; KUA Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2024     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Diandra Ayu Pramesti_Undergraduated Thesis_2024.pdf (1.91MB; 2 download) 202005000111_ Diandra Ayu Pramesti_Lembar Administrasi.pdf (330.34KB; 1 download) Abstract Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang mencakup tugas-tugas terkait agama Islam, termasuk pencatatan perkawinan dan juga merupakan lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Umumnya, perkawinan dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang memperbolehkan bersatunya laki-laki dan perempuan berhubungan seksual namun dapat dikaruniai keturunan. Penggabungan pencatatan perkawinan di satu lembaga dapat memberikan kemudahan akses dan konsistensi dalam pencatatan administratif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data kependudukan di Indonesia. Usulan ini merupakan langkah strategis dari Kementerian Agama untuk memperluas fungsi KUA, yang selama ini hanya menangani pencatatan perkawinan bagi umat Islam. KUA telah diberikan pembekalan berupa wacana tentang pencatatan perkawinan seluruh agama yang diakui di Indonesia agar dilakukan di KUA. Hal ini penting karena, KUA adalah Kantor Urusan Agama yang seharusnya menangani pencatatan perkawinan semua agama dan tidak terbatas pada agama Islam saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usulan Menteri Agama yang menghendaki KUA mencatat perkawinan dari semua agama, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan kesesuaian aturan baru ini dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi dan wawancara untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tantangan implementasi aturan baru ini dan memberikan manfaat bagi pembaca serta peneliti dalam memahami dinamika hukum terkait pencatatan perkawinan agama selain Islam di Indonesia. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved