Detail ANTISIPASI HUKUM TERHADAP JASA PELAYANAN PENANGGULANGAN SAMPAH ANTARIKSA OLEH SWASTA DITINJAU DARI HUKUM RUANG ANGKASA Bibliografi Author: HANDIKA, HANDI ; Supancana, Ida Bagus Rahmadi (Advisor) Topik: Jasa Penanggulangan Sampah Antariksa; Sampah Antariksa Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2024     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Handi Handika_Undergraduated Thesis_2024.pdf (2.91MB; 12 download) 202005000187_Handi Handika_LembarAdministrasi.pdf (236.15KB; 1 download) Abstract Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keruangangkasaan telah menjadikan ruang angkasa dewasa ini menjadi ruang usaha baru. Ruang usaha dalam ruang angkasa di era kehidupan manusia dewasa ini yang kian semakin menggantungkan pada internet telah kemudian menjadikan ruang angkasa sekarang ini banyak dilirik khususnya oleh swasta. Hasil riset Andy, seorang Direktur Pixalytcs Ltd yang termuat di laman Pixalytcs menerangkan bahwa sebanyak 5.280 satelit yang saat ini (2023) mengorbit di ruang angkasa sebanyak 1.438 nya milik negara dan sisanya sebanyak 3.842 satelit adalah milik swasta. Selain di bidang operating satellite sebagaimana hasil riset Andy tersebut, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keruangangkasaan ditambah dengan adanya masalah gawat dari ruang angkasa itu sendiri dewasa ini yakni masalah sampah antariksa atau space debris telah semakin membawa swasta ini jauh dan/atau dalam ke dalam percaturan kegiatan keruangangkasaan yang bersifat publik yakni menciptakan suatu usaha di bidang jasa pelayanan penanggulangan sampah antariksa atau space debris. Dan, itulah yang menjadi isu pokok dalam penulisan ini yakni bagaimana perkembangan regulasi terkait penanggulangan sampah antariksa atau space debris, bagaimana regulasi ruang angkasa memandang praktik penanggulangan sampah antariksa atau space debris yang dilakukan oleh pihak swasta, dan bagaimana urgensi dari hukum kontrak dalam praktik transaksionalnya. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yakni meneliti dokumen-dokumen yang berupa bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian diperolehlah jawaban bahwa regulasi terkait penanggulangan sampah antariksa atau space debris telah kian semakin berkembang pesat, dan ikut serta terlibatnya swasta dalam percaturan kegiatan keruangangkasaan khususnya dalam praktik penanggulangan sampah antariksa atau space debris adalah berkesesuaian bahkan “didukung” adanya oleh OST 1967 melalui Pasal VI, dan eksisnya kontrak sebagai dokumen perlindungan untuk melindungi hak-hak para pihak dalam penggunaan jasa penanggulangan sampah antariksa atau space debris ini menjadi penting adanya. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved