| Green bond adalah obligasi yang khusus digunakan dengan komitmen untuk membiayai proyek, aset, atau kegiatan bisnis "hijau" yang biasa disebut green projects. Kerangka hukum green bond di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, dengan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 sebagai peraturan yang mengaturnya. Peraturan ini menetapkan definisi, persyaratan penerbitan, dokumentasi yang diperlukan, prospektus & memorandum penerbitan, perubahan penggunaan dana hasil penerbitan dan status green bond, serta sanksi yang berlaku atas ketidakpatuhan peraturan. Skripsi ini menggunakan metode studi komparatif. Kerangka hukum green bond di Singapura dan Uni Eropa bisa dianggap lebih maju dibandingkan Indonesia. Singapura memiliki Green Bond Framework yang diterbitkan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), sedangkan Uni Eropa memiliki Green Bond Standard yang diterbitkan oleh European Commission. Kedua kerangka hukum tersebut menetapkan persyaratan yang lebih ketat bagi penerbit green bond, termasuk penggunaan dana hasil penerbitan, pelaporan, dan audit. Lesson learned dari kerangka hukum green bond Singapura dan Uni Eropa dapat menjadi peluang bagi Indonesia dalam mengembangkan kerangka hukum green bond yang lebih efektif dan efisien. Beberapa lesson learned tersebut antara lain adalah penetapan persyaratan yang ketat bagi penerbit green bond dapat meningkatkan kepercayaan investor, penerapan standar pelaporan dan audit yang komprehensif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerbit green bond, dan kerja sama antar lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan green bond. Implementasi lesson learned tersebut dapat meningkatkan daya tarik dan mendorong pertumbuhan pasar green bond di Indonesia. |