| Tindakan manusia terhadap hewan yang dilindungi oleh undang-undang, seperti gajah sumatera, trenggiling, penyu, dan lainnya, menyebar di seluruh pulau-pulau Indonesia, termasuk di dalam dan di luar hutan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hewan-hewan ini dianggap harus dilindungi, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang bertujuan mengatur pemanfaatan dan hubungan hukum antara manusia dan sumber daya alam hayati serta ekosistemnya secara menyeluruh. Permasalahan dalam penelitian ini terkait perlindungan hukum terhadap satwa liar dan penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap satwa liar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif melalui pendekatan kualitatif dengan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam penelitian ini, membahas perihal perlindungan hukum yang diberikan terhadap satwa liar yang dilindungi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah menjadi landasan bagi penegakan hukum terhadap kejahatan konservasi, terutama penganiayaan satwa liar yang dilindungi. Ini merupakan langkah hukum untuk melawan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tindakan manusia. Kesimpulan dari penelitian ini ialah masih terdapat beberapa putusan hakim yang kurang sesuai. Adapun rekomendasi di dalam penelitian ini yaitu berlandaskan dengan masih banyaknya kasus yang terjadi, maka diperlukan untuk melakukan edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan kepentingan pelestarian satwa liar. |