Detail Nasib UU KPK Setelah Pidato Presiden   Oleh:  Ratomo, Unggul Tri Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 36 (Oct. 2012), page 8-10. Topik: Revisi UU KPK; Tindak Pidana Korupsi; Perubahan RUU Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.102 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pandangan dan pendapatnya mengenai revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa saat ini kurang tepat untuk melakukan revisi. Lalu lalu bagaimanakah kelanjutan nasib revisi UU tersebut di DPR, yang disebut-sebut sebagai salah satu upaya untuk mengkerdikan KPK? Seperti diketahui Komisi III DPR RI sudah menyerahkan draf usulan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lebih dikenal dengan UU KPK) untuk diharmonisasi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Berdasarkan dokumen ringkasan matrik perbandingan pada draft revisi UU KPK yang diperoleh, setidaknya terdapat tiga isu besar usulan perubahan RUU itu yang akan diusung oleh DPR. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved