| Penelitian ini mendalami konsep hukum kebendaan terkait informasi rahasia bank dalam konteks kepailitan di Indonesia, dengan mempertimbangkan peran krusial bank dalam mengelola keuangan nasabah di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Landasan utama penelitian ini adalah konsep rahasia bank yang menjadi pijakan untuk menjaga keamanan dan kepercayaan antara bank dan nasabah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk mengidentifikasi konsep, asas-asas, dan aturan hukum terkait status kebendaan informasi rahasia bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi rahasia bank dapat dianggap sebagai benda berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata. Meskipun memiliki hak kebendaan, kepentingan bersama antara bank dan nasabah serta pembatasan hak kepemilikan memberikan ciri khusus pada informasi rahasia bank sebagai benda tidak berwujud dengan hak milik. Dalam konteks kepailitan, Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan mendukung inklusi informasi rahasia bank dalam boedel pailit. Namun, kendala kepemilikan yang tidak dapat dialihkan mempengaruhi status informasi rahasia bank sebagai harta dalam perhitungan boedel. Meski demikian, kurator tetap dapat memanfaatkan informasi rahasia bank untuk memahami lebih lanjut tentang simpanan debitur di bank, meskipun tidak dianggap sebagai harta pailit. Pemilik simpanan nasabah tetap mempertahankan haknya terhadap nilai uang tersebut, bahkan dalam situasi harta pailit. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman hukum kebendaan terkait informasi rahasia bank dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, menjembatani antara perlindungan privasi nasabah dan kebutuhan pengungkapan informasi dalam penanganan kasus kepailitan. |