| Koperasi merupakan kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudahan dalam pendirian koperasi, membuat jumlah koperasi menjamur dimana-mana. Koperasi merupakan bidang usaha yang tergolong kurang diawasi oleh Pemerintah dalam menjalankan usaha. Sehingga, tak sedikit yang mengambil kesempatan tersebut untuk menyalahgunakan kegiatan usaha koperasi yang menimbulkan kerugian banyak orang. Seperti yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang melakukan penyimpangan kegiatan usaha simpan pinjam dalam menghimpun dana masyarakat dengan nilai kerugian mencapai Rp106 trilliun. Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyimpangan yang terjadi pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dan kelemahan pengawasan koperasi yang menyebabkan maraknya terjadi penyimpangan pada kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif. Dari penulisan ini, dapat disimpulkan Amandemen revisi UndanUndang Perkoperasian harus segera dilakukan, mengingat Undang-Undang Perkoperasian saat ini merupakan bentukan dari tahun 1992, sehingga telah lama dan usang. Perlunya pembentukan lembaga pengawasan khusus koperasi agar setiap kegiatan usaha yang dilakukan koperasi dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan kegiatan usaha koperasi. Kementrian atau Dinas Koperasi Provinsi, Kabupaten/Kota perlu berhati-hati dalam memberikan ijin pendirian koperasi. Pejabat Dinas Koperasi Provinsi, Kabupaten/Kota haruslah merupakan orangorang yang berkompeten dalam bidang perkoperasian. |