Detail Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia (artikel Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013) Bibliografi Author: Siombo, Marhaeni Ria Topik: pembangunan berkelanjutan; politik hukum; kebijakan pemerintah Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro     Tempat Terbit: Semarang    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Article - diterbitkan di jurnal ilmiah nasional Fulltext: 5831-30539-1-PB.pdf (3.37MB; 1 download) [Informasi yang berkaitan dengan koleksi ini di internet] Abstract Keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam berbagai konvensi internasional di bidang lingkungan, tidak selalu menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Indonesia untuk menerapkan konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah sesuai dengan apa yang selalu dicanangkan dunia. Bila dilihat dari perspektif undang-undang produk di tingkat undang-undang, itu cukup baik. Pada zaman Orde Baru (Soeharto) sampai pada pemerintah (SBY) konsep pembangunan berwawasan lingkungan secara eksplisit normative, sudah memadai. Permasalahannya adalah pada tingkat implementasi. Terlalu banyak kepentingan politik dan termasuk korupsi birokrasi yang menggerogoti kemungkinan menjadi penyebab pelaksanaan norma-norma hukum yang telah dibuat, berjalan lambat. Dan sering menyalahkan ketidaksempurnaan produk undang-undang, bukan pada bagaimana pemerintah membuat aturan pelaksanaan implementatif dan melaksanakan amanat undang-undang yang telah dibuat. Sehingga kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia benar-benar digunakan sebanyak mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved