Detail PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP GANTI KERUGIAN ATAS PEMBEBASAN LAHAN MASYARAKAT YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL PROBOWANGI Bibliografi Author: Kusuma, Ronny ; Purbasari R.M., Putri (Advisor) Topik: Pengadaan tanah; Kepentingan umum; Ganti rugi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2023     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: RONNY KUSUMA_UNDERGRADUATED THESES_2022.pdf (2.21MB; 37 download) 201905510012_RONNY KUSUMA_LEMBAR ADMINISTRASI.pdf (387.04KB; 3 download) Abstract (A) Ronny Kusuma (2019-0551-0012) (B) Pertanggungjawaban Negara Terhadap Ganti Kerugian Atas Pembebasan Lahan Masyarakat Yang Dipergunakan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Probowangi (C) Pengadaan tanah, Kepentingan umum, Ganti rugi (D) 2012 - 2022 (E) Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, maka pemerintah perlu untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum. Walaupun pengaturannya telah tercantum dengan jelas pada peraturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya masih sering kita temukan sengketa terkait pengadaan tanah bagi kepentingan umum tersebut. Sehingga, penulisan hukum ini membahas terkait problematika yang timbul akibat ketidaksesuaian antara prosedur yang dijalankan pemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Jalan Tol PROBOWANGI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pertanggungjawaban negara atas pembebasan lahan masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan proyek Jalan Tol PROBOWANGI. Penelitian hukum ini ditinjau dari perspektif Hukum Indonesia dengan metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan hukum ini yakni menggunakan library research atau penelurusan pustaka yang mana pengumpulan data ini bersumber dari beberapa sumber teoritis yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini. Studi ini diinginkan mampu untuk menghasilkan informasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa untuk pihak yang keberatan terhadap besaran nilai bentuk ganti kerugian akibat tidak dilaksanakannya musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (F) 2022 Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved