Detail Hak Masyarakat Memilih Cara Pengobatan dan Vaksin, serta Larangan Kerumunan pada Masa Pandemi menurut Aturan Hukum (di dalam Prosiding Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Unika Atma Jaya: Berbagai Permasalahan Hukum di Masyarakat pada Masa Pandemi Jakarta, 5 Agustus 2021) Bibliografi Author: Fristikawati, Yanti Topik: JABFUNG-FH-YF-2022 Bahasa: (ID )     Penerbit: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2021     Jenis: Article - Untuk Buku Fulltext: Hak Masyarakat Memilih Cara Pengobatan_Prosiding_Yanti F.pdf (3.08MB; 6 download) Abstract Pada masa merebaknya Pandemi Covid 19 ini, masyarakat harus mematuhi beberapa aturan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Covid 19. Aturan tersebut antara lain adalah melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan tidak menimbulkan kerumunan. Selain itu masyarakat yang memenuhi syarat juga diharuskan untuk menerima Vaksin sesuai anjuran pemerintah. Bagi masyarakat yang terkena virus Covid 19 ini harus melakukan isolasi mandiri atau ke rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan untuk berobat ke rumah sakit, dan tidak mau vaksin. Untuk itu pemerintah dapat memberikan sanksi bagi para pelanggar baik mereka yang tidak bersedia ke rumah sakit maupun yang tidak bersedia divaksin. Beberapa aturan yang ada dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menanggulangi Pandemi Covid 19 ini antara lain UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PP Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, serta Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin. Untuk mensosialisasikan aturan tersebut dan membangkitkan kesadaran masyarakat, maka dilakukan penyuluhan Hukum secara online atau virtual. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved