Detail Etika Diskursus Jurgen Habermas: Sumbangannya bagi Pemahaman Undang-Undang Dasar 1945 dan Hubungannya dengan Pancasila Bibliografi Author: Seran, Alexander ; Poespowardojo, Soerjanto (Promotor); Jolasa, Vincensius Yohanes (Co-Promotor) Topik: Lifeworld and system; morality and law; facts and norms; reflection; consensus; Sollgeltung Prinzip; discourse; modernity; reconstruction; public opinion; civil society; deliberative democracy Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Pascasarjana Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia     Tempat Terbit: Depok    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Dissertation Fulltext: Etika diskursus jurgen habernas.pdf (2.4MB; 2 download) Abstract Tidak ada periode dalam sejarah dunia di mana hubungan antara hukum dan moral sangat kuat berpengaruh terhadap pemahaman manusia tentang dunia kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini dihubungkan dengan aturan-aturan yang "mengikat" karena ditetapkan dengan atau oleh kekuasaan versus aturan-aturan yang "mengikat" karena diterima melalui sebuah proses penilaian rasional. Jurgen Habermas mengakui bahwa Konstitusi merupakan sistem hukum yang membatasi kekuasaan berdasarkan pertimbangan moral, yakni hormat terhadap nilai martabat manusia. Hal itu berarti bahwa kondisi obyektif dunia kehidupan dengan pluralisme cara pandang di dalamnya harus menjadi dasar kajian hukum, bagaimana proses pengambilan keputusan politik dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan sebuah keputusan itu sebagai aturan main yang berlaku umum dalam masyarakat. Jadi, hukum berlaku sebagai aturan yang "mengikat" bukan kehendak si penguasa melainkan karena aturan tersebut memiliki alasan yang dapat dipahami dan bisa diterima oleh semua pihak sebagai alasan lebih baik untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Disertasi ini merupakan kajian teori etika diskursus Jurgen Habermas terhadap pemahaman Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan hubungannya dengan Pancasila. UUD 1945 dipahami sebagai norma hukum/ hukum dasar tertulis/ Konstitusi adalah sumber tata tertib perundangan. Pancasila merupakan nilai dasar/ falsafah hidup/ sumber hukum yang menyatakan nilai martabat manusia dalam Pembukaan UUD 1945. Seperti layaknya Konstitusi modern, pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 dapat diubah agar disesuaikan dengan perkembangan concept of Pancasila. The 1945 Constitution is the rule of law while Pancasila is the statement of fundamental norms of the State containing universal principles of human rights. As the modern Constitution is concerned, the Amendment of the Constitution is specifically addressed to the corpus of the Constitution to make that rule of law to meet its validity claims: whether such legal norms reflect the social ideal, social model, and social vision in the Preamble? Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved